Workshop Dosen
STAIN Parepare--- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare melaksanakan workshop dosen dengan mengangkat tema mewujudkan ASN yang profesional dan berkarakter luhur (06/12). Workshop yang berlangsung di ruang seminar Pasca Sarjana STAIN Parepare ini diikuti oleh segenap dosen tetap non PNS yang baru-baru ini diterima di STAIN Parepare.
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tPMXmlIv5A9ra1Q8UqSTZcR8pEHJOT1iBW_7wn2OHcHytNKKMO4w1aVRtmLE4Ihj26ht7teVKtKXlMiSTy7sbXxuqD55JiCjVsadXbQGEyVeq8-MvOv1pZL0-y1TfPf4_VAmDKTIs4ZX8D=s0-d)
Workshop ini akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 06 s/d 07 Desember 2017. Menurut Budiman selaku ketua panitia kegiatan workshop ini diperuntukkan bagi dosen-dosen baru. Berbagai macam materi akan diberikan kepada peserta workshop mulai dari materi E-Learning, metode pembelajaran, regulasi STAIN Parepare, peraturan akademik serta kode etik STAIN Parepare.
“Peserta merupakan dosen non PNS yang dalam undang-undang disebut P3K “, tambahnya.
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_siypGTZJDreyXLBWUvp716UuYhWxKL2Aopmb_jJweqLz6K6PPl-1jk2EVKjuTA8cTeSoJ7IJ07LoaTEbqHI22h3otcARnL5eV5YB33bGy7H5qNezRkQR_fvHLMj3AzkbIGKCXSCHMle2M=s0-d)
P3K atau PPPK merupakan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang.
Workshop ini akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 06 s/d 07 Desember 2017. Menurut Budiman selaku ketua panitia kegiatan workshop ini diperuntukkan bagi dosen-dosen baru. Berbagai macam materi akan diberikan kepada peserta workshop mulai dari materi E-Learning, metode pembelajaran, regulasi STAIN Parepare, peraturan akademik serta kode etik STAIN Parepare.
“Peserta merupakan dosen non PNS yang dalam undang-undang disebut P3K “, tambahnya.
P3K atau PPPK merupakan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang.
Komentar
Posting Komentar